Dalam dunia ekonomi makro, kamu pasti sering mendengar istilah “kebijakan fiskal”. Tapi sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan kebijakan fiskal? Kenapa pemerintah begitu sering mengandalkannya saat ekonomi sedang tidak stabil?
Apa Itu Kebijakan Fiskal?
Kebijakan fiskal adalah strategi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dalam rangka memengaruhi kondisi ekonomi. Tujuannya bisa bermacam-macam, mulai dari menjaga stabilitas harga (mengendalikan inflasi), mendorong pertumbuhan ekonomi, hingga mengurangi tingkat pengangguran.
Dalam praktiknya, kebijakan fiskal merupakan bagian dari kebijakan ekonomi makro yang berfokus pada keseimbangan antara pendapatan negara dan belanja negara. Ketika kondisi ekonomi sedang tidak sehat—misalnya terjadi lonjakan harga barang (inflasi tinggi) atau pertumbuhan ekonomi melambat—pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan fiskalnya untuk memperbaiki situasi.
Misalnya, jika ekonomi lesu dan daya beli masyarakat melemah, pemerintah bisa meningkatkan pengeluaran untuk proyek-proyek pembangunan atau memberikan subsidi kepada masyarakat. Sebaliknya, jika inflasi tinggi dan permintaan terlalu besar, pemerintah bisa memperketat pengeluaran dan menaikkan pajak agar daya beli menurun dan inflasi terkendali.
Kebijakan ini bukan cuma soal angka-angka dalam APBN, tapi mencerminkan bagaimana pemerintah mengambil peran aktif dalam menciptakan perekonomian yang sehat, adil, dan berkelanjutan.
Instrumen Utama Kebijakan Fiskal
Dalam pelaksanaannya, kebijakan fiskal mengandalkan dua instrumen utama: pajak dan belanja pemerintah.
Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Pajak dikenakan kepada individu dan badan usaha dalam berbagai bentuk, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya. Melalui kebijakan perpajakan, pemerintah bisa memengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ketika tarif pajak dinaikkan, pendapatan yang tersedia untuk konsumsi masyarakat berkurang. Sebaliknya, pemotongan pajak bisa mendorong konsumsi dan investasi.
Di sisi lain, belanja pemerintah mencakup semua pengeluaran negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional. Ini termasuk belanja pegawai, pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, subsidi, serta pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan. Ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran untuk proyek pembangunan atau bantuan sosial, efek gandanya cukup besar—bisa menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Kedua instrumen ini bersifat dinamis dan bisa disesuaikan tergantung kebutuhan ekonomi. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran agar tidak menimbulkan defisit yang terlalu besar, namun juga tetap mampu menjawab tantangan ekonomi yang ada.
Perbedaan Kebijakan Fiskal Ekspansif dan Kontraktif
Dalam praktiknya, kebijakan fiskal terbagi menjadi dua jenis utama, tergantung pada arah dan tujuannya.
Kebijakan Fiskal Ekspansif
Kebijakan ini dilakukan ketika pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi. Caranya adalah dengan meningkatkan belanja negara atau menurunkan pajak agar masyarakat memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan. Ini sering digunakan saat negara menghadapi resesi, penurunan aktivitas ekonomi, atau meningkatnya pengangguran.
Contoh nyata dari kebijakan fiskal ekspansif bisa kamu lihat saat pandemi COVID-19. Pemerintah Indonesia meluncurkan berbagai stimulus fiskal lewat Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Di dalamnya, ada alokasi besar untuk bantuan sosial, subsidi UMKM, insentif pajak, serta dana untuk sektor kesehatan. Tujuannya jelas: agar roda ekonomi tetap berputar meskipun dunia usaha dan konsumsi masyarakat sedang lesu.
Kebijakan ini juga bisa berupa pemotongan pajak bagi sektor-sektor tertentu untuk mendorong investasi dan ekspansi usaha.
Kebijakan Fiskal Kontraktif
Sebaliknya, ketika perekonomian terlalu panas—misalnya terjadi lonjakan inflasi atau defisit anggaran membengkak—pemerintah bisa menerapkan kebijakan fiskal kontraktif. Ini dilakukan dengan cara menaikkan pajak dan/atau mengurangi pengeluaran negara. Tujuannya adalah untuk menekan permintaan, menurunkan tekanan inflasi, serta menjaga kesehatan fiskal negara.
Contoh kebijakan fiskal kontraktif bisa kita lihat dari pengalaman beberapa negara Eropa setelah krisis keuangan global 2008. Negara-negara seperti Yunani dan Spanyol memangkas belanja pemerintah secara besar-besaran dan menaikkan pajak sebagai bagian dari reformasi ekonomi. Meski kebijakan ini tidak populer di masyarakat karena bisa menekan konsumsi dan memperlambat pemulihan ekonomi, dalam jangka panjang kebijakan ini bisa membantu menurunkan utang dan memperkuat posisi fiskal negara.
Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia
Di Indonesia, kebijakan fiskal dikelola oleh Kementerian Keuangan dan merupakan instrumen utama dalam mengarahkan perekonomian nasional. Setiap tahun, kebijakan ini dituangkan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang menjadi pedoman belanja dan penerimaan negara.
Salah satu contoh kebijakan fiskal yang menarik untuk dibahas adalah kebijakan subsidi energi. Ketika harga minyak dunia naik dan berpotensi membebani masyarakat, pemerintah mengambil langkah untuk menahan harga BBM melalui subsidi. Ini membantu menjaga daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah dan menstabilkan inflasi.
Contoh lainnya adalah program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang sangat masif. Pemerintah tidak hanya menggelontorkan anggaran untuk kesehatan (pengadaan vaksin, fasilitas RS), tapi juga memberikan bantuan langsung tunai (BLT), bantuan sembako, insentif pajak bagi pelaku usaha, hingga subsidi gaji bagi pekerja. Semua ini merupakan bagian dari strategi fiskal ekspansif yang dirancang agar ekonomi Indonesia tidak jatuh ke dalam krisis berkepanjangan.
Pemerintah juga terus berinovasi dengan reformasi perpajakan—seperti digitalisasi sistem pajak dan perluasan basis pajak—untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi fiskal.
Penutup
Jadi, kebijakan fiskal adalah senjata penting yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan ekonomi negara ke arah yang lebih sehat dan stabil. Dengan mengatur pajak dan belanja negara, pemerintah bisa mengendalikan inflasi, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif.
Sebagai warga negara, kamu nggak cuma terdampak kebijakan ini, tapi juga berperan di dalamnya—misalnya lewat pajak yang kamu bayarkan atau manfaat yang kamu terima dari belanja pemerintah. Menarik, kan, bagaimana ekonomi makro ternyata sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari?
